Sepercik Dari Metode Fikih Dakwah Salafiyyah (tentang demokrasi)

4 03 2008

  ustd. Muhammad Arifin Badri, MA  

Berikut ini sebuah komentar yang diberikan oleh salah seorang pembaca muslim.or.id terhadap artikel “Anda Salah Paham Tentang Manhaj Salaf” yang tidak kami tampilkan.

Jazaakumullohu khoirul jaza’ kepada ikhwah kita yang telah memberikan komentar, kepada ustadz Muhammad Arifin, dan seluruh pembaca.

Berikut komentarnya:Mari kita bicara realitas yang lebih detil:

Presiden kita sekarang adalah hasil proses pemilu yang demokratis yang menurut antum sdh jelas tanpa ragu akan keharaman demokrasi tersebut. Tentunya antum juga tahu bahwa penguasa kita sekarang bukan hanya dihantarkan oleh pemilu yang demokratis yang haram itu, tapi sekaligus penguasa kita hari ini ‘melanjutkan’ dan bahkan ‘menumbuhsuburkan’ demokrasi itu sendiri. Sebagai contohnya, dengan tetap berjalan dan berfungsinya DPR, Pilkada dll. Menurut antum apakah kebijakan penguasa kita sekarang ini yang menumbuhsuburkan demokrasi yang jelas haramnya (menurut antum) itu, termasuk kekufuran yang nyata yang berarti boleh dibuka aibnya dengan ditulis dimana2, di website baik langsung atau tidak langsung dengan membongkar kebobrokannya yaitu bahwa penguasa sekarang telah jelas2 menyebarluaskan sesuatu yang diharamkan oleh Islam yaitu ‘demokrasi’. Atau kita harus menutup rapat2 borok ini. Kalau mengikuti nasehat antum, mestinya demokrasi di Indonesai (yang bukan teori tapi sudah prakteknya) tidak boleh dibongkar di masyarakat tapi harus disampaikan secara 4 mata kepada penguasa kita (afwan kalau salah). Tapi kenyataannya justru kebalikannya, antum justru membongkar aib penguasa kita yang pro demokrasi ini. Jadi sikap kita bagaimana? Apakah mendiamkan (mentaati) penguasa yang terus menumbuh suburkan demokrasi yang jelas haram itu, karena dia adalah penguasa yang sah, ataukah dibongkar habis-habisan tentang borok demokrasi yang sedang digencarkan oleh penguasa tersebut. Dalam hal ini kalau boleh saya menilai: antum nampaknya ambivalen (mendua).    Kenapa? Karena mengungkap keburukan penguasa misalnya dengan demonstrasi atas kenaikan BBM antum kritik habis-habisan sebagai tidak sejalan dengan manhaj salaf, tapi disisi lainnya antum menyebarluaskan bahaya dan bobroknya demokrasi kepada ummat Islam (baik cetak, terbitan, tasjilat, online, kajian, daurah) dengan begitu gencarnya. Artinya antum bisa dikatakan tidak taat kepada penguasa. Buktinya, saya yakin Ikhwah salafy juga tidak ikut pemilu, padahal itu adalah perintah penguasa kita. Berarti antum membangkang perintah penguasa. Saya kira walaupun tidak eksplisit, tidak sulit bagi orang awam untuk menyimpulkan bahwa salafy dengan demikian juga telah mengoreksi habis-habisan kebijakan penguasa yang membiarkan demokrasi tumbuh subur. Sesuatu yang selama ini ikhwah salaf sangat ingin menjauhi (kritik terbuka) nya. Benarkah demikian? Apakah tidak membingungkan? Kalau memang demokrasi sudah jelas haramnya, kenapa antum tidak segera datang ke penguasa menyampaikan masalah haramnya demokrasi dan pemilu ini (atau barangkali sudah, afwan saya belum tahu)? Kok malah disebar-sebarkan kepada ummat sehingga ummat semuanya tahu bahwa penguasa kita sekarang ini bergelimang dengan kebijakan yang diharamkan oleh Islam. Ataukah memang manhaj salaf dakwahnya hanya nasyrul fikrah/ilmi tanpa aplikasi/tindakan, atau barangkali belum waktunya masih menunggu saat yang tepat untuk tidak hanya’bicara’? Apalagi antum sudah berpendapat bahwa kalau sesuatu yang jelek itu sampai ke tangan penguasa maka kemadharatannya semakin luas dan sulit untuk dikendalikan.

Berikut jawaban dari ustadz.…..


Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan firman Alloh berikut yang merupakan pedoman yang senantiasa dipegangi oleh Ahlusunnah wal Jamaah dalam menyikapi pemerintahan atau khilafah yang ada:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS An Nisa’ 59)Para pembaca, yang semoga senantiasa dirahmati Alloh, pada ayat ini Alloh memerintahkan kita semua untuk taat kepada Alloh, yaitu dengan mengikuti kitab-Nya, dan menaati Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengikuti sunnahnya, serta menaati para pemimpin (ulul ‘amri) di antara kita, baik ulul ‘amri dari kalangan ulama atau umara (penguasa). Ini adalah kewajiban kita semua untuk senantiasa taat kepada Alloh, Rosululloh dan para pemimpin di antara kita.

 

Akan tetapi walau demikian, pada ayat ini Alloh ta’ala mengulang perintah untuk taat, yaitu kata “taatilah” sebanyak dua kali, yaitu taat kepada Alloh dan taat kepada Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam, akan tetapi ketika menyebutkan ulul ‘amri, Alloh tidak mengulang kata taatilah .

 

Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kewajiban taat kepada Alloh dan Rasul-Nya bersifat mutlak karena sebagai konsekuensi pengakuan dan keimanan kita kepada Alloh dan Rasul-Nya adalah senantiasa taat dan untuk tidak beramal selain dengan syariat yang Alloh dan Rasul-Nya ajarkan. Sedangkan ketaatan kepada ulul ‘amri tidak bersifat mutlak, akan tetapi ketaatan kepada mereka hanya wajib atas kita sebatas dalam hal yang ma’ruf atau selama tidak melanggar dengan kewajiban ta’at kepada Alloh dan Rasul-Nya.

 

Pemahaman semacam ini dengan tegas telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:


Dari sahabat Ibnu Umar rodhiallohu ‘anhu dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, “Wajib atas setiap orang muslim untuk mendengar dan menaati, baik dalam hal yang ia suka atau yang ia benci, kecuali kalau ia diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan menaati”. (HR Bukhori dan Muslim)


Hal ini atau prinsip ini bukan hanya berlaku dalam hubungan interaksi antara rakyat dan pemerintah dan ulama akan tetapi berlaku dalam segala urusan, sampai-sampai dalam hubungan antara anak dan orang tuanya prinsip ini tetap berlaku dan wajib diindahkan oleh setiap muslim. Perhatikanlah firman Alloh berikut ini:


Dan jika keduanya (Ayah dan ibu) memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu patuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (QS Luqman: 15)


Dan masih banyak lagi dalil serta keterangan ulama Ahlusunnah tentang prinsip ketaatan kepada sesama manusia, baik pemerintah, atau orang tua, atau atasan dalam sebuah organisasi, atau perusahaan atau lainnya, yang semuanya menguatkan apa yang saya utarakan ini, yaitu ketaatan kepada sesama manusia hanya boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Alloh.
Berangkat dari prinsip ini, umat islam di mana-mana tidak berkewajiban, bahkan tidak boleh untuk menaati peraturan atau perintah siapa pun yang melanggar syariat Alloh dan Rasul-Nya. Dan saya yakin para pembaca juga sependapat dengan apa yang telah saya utarakan di atas. Dan sebagai penerapannya, umat islam di Indonesia atau di manapun mereka berada tidak boleh untuk menaati atau menjalankan peraturan atau undang-undang yang jelas-jelas melanggar syariat islam, misalnya prostitusi dilegalkan, dan dilindungi, yaitu dengan adanya komplek-komplek yang melayani praktek maksiat tersebut, riba dengan adanya berbagai macam model perbankan, dimulai dari bank yang jelas-jelas menyatakan riba atau yang memakai kedok bank syariat atau perkreditan, penerapan sistem demokrasi, juga emansipasi wanita, persamaan hak dan kewajiban antara komponen masyarakat, tanpa pandang bulu agama dan ajarannya dst.Bukan hanya tidak boleh menaati, akan tetapi umat islam berkewajiban mengingkari berbagai kemaksiatan tersebut, masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, dan sesuai dengan manhaj atau metode yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mengingkari kemungkaran (berdakwah).


“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya (kekuatannya), jika tidak bisa, maka dengan lisannya dan bila tidak bisa maka dengan hatinya”. (HR Muslim)

Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits ini membagi manusia menjadi tiga golongan:

Golongan pertama, adalah orang-orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangannya (kekuatannya), yaitu pemerintah atau pemimpin atau yang diberi wewenang dalam hal ini, seperti lembaga-lembaga dan gubernur serta panglima.

Golongan kedua, orang-orang yang mengingkari dengan lisannya, yaitu yang tidak memiliki kekuasaan, tapi memiliki kemampuan untuk menjelaskan.

Dan golongan ketiga, orang-orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya, yaitu mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menjelaskan.

Di antara manfaat dibaginya manusia menjadi tiga golongan semacam ini, adalah tercapainya tujuan yaitu terlaksanakannya atau tersampaikannya nasihat kepada yang hendak dinasihati tanpa terjadi ketimpangan, sebab bila ada orang yang melebihi kapasitasnya dalam mengingkari kemungkaran, niscaya akan terjadi ketimpangan bahkan kerusakan, misalnya: orang yang tidak berilmu mengingkari dengan cara membantah, menulis atau menganalisa dst, niscaya yang terjadi adalah kemungkaran baru, sebab orang tersebut pasti akan berkata-kata tanpa dasar ilmu, sehingga akan sesat dan menyesatkan.

 

Begitu juga bila ia mengingkari dengan kekuatan, niscaya akan terjadi kerusakan, yaitu melampaui batas, bersikap anarkis, atau menyingkirkan kemungkaran dengan kemungkaran lain yang sama atau lebih besar, misalnya yang sering terjadi di masyarakat, ketika ada pencuri yang tertangkap oleh masa, maka karena tidak berilmu mereka membakar atau membunuh atau menyiksa pencuri tersebut,padahal sikap itu jelas tidak islami dan diharamkan dalam syariat, bahkan termasuk berhukum dengan selain hukum islam, karena hukuman pencuri adalah dengan dipotong tangannya, bukan dicincang atau dibakar hidup-hidup dst.Oleh sebab itu, bila dalam mengingkari kemungkaran kita mengandalkan kekuatan masa, mengerahkan masa, berdemonstrasi yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk mengingkari dengan kekuatan atau tangan, maka akan terjadi kemudhorotan yang besar, diantaranya, terjadinya kemacetan di jalan raya, mungkin terjadi penjarahan terhadap pertokoan, perusakan massal dst. Padahal kemaslahatannya seringnya tidak ada atau terlalu kecil bila dibanding dengan kerugiannya.

 

Dan saya yakin para pembaca pernah menyaksikan atau minimal membaca atau mendengar kejadian yang terjadi di masa reformasi beberapa tahun lalu. Tentu ini adalah sikap yang tidak islami dan termasuk berhukum kepada selain hukum Alloh, dan berhukum kepada hukum rimba atau masa, wallohul musta’aan.Dan di antara kaidah Ahlusunnah yang senantiasa diajarkan dan diperhatikan oleh para ulama dalam setiap hal ialah kaidah:Kewajiban merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudhorotan.Dalam penerapannya yang berkaitan dengan mengingkari kemaksiatan, para ulama menjelaskan bahwa bila suatu amalan, termasuk pengingkaran terhadap suatu kemaksiatan akan berdampak buruk dan lebih berat nilai negatifnya dibanding maslahat yang dapat dicapai, maka pengingkaran tersebut tidak boleh dilakukan, baik pengingkaran tersebut dilakukan dengan kekuatan atau lisan atau tulisan. Sebab tujuan diturunkan syariat Islam kepada umat manusia adalah demi merealisasikan kemaslahatan bagi mereka dan menghindarkan kemudhorotan dari mereka.Oleh karena itu setiap langkah dan upaya yang akan kita tempuh dalam mengingkari kemungkaran harus kita timbang dengan kaidah ini, apa maslahat yang akan tercapai, dan apa mudhorot yang akan timbul dari pengingkaran tersebut.Ini kaidah umum berlaku terhadap setiap pelaku kemungkaran, baik penguasa atau rakyat biasa. Oleh karena itu bila suatu saat ada suatu keadaan/situasi atau ada orang yang mampu mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan tangan/kekuatan tanpa menimbulkan kerusakan atau dampak negatif yang lebih besar, maka hal itu diperbolehkan, sebagai contoh bila yang melakukan kemungkaran adalah seorang bupati atau gubernur, dan yang mengingkari adalah Menteri Dalam Negeri atau presiden, maka boleh bagi mereka untuk mengingkari dengan kekuatan, atau terus terang, atau dengan tangan, sebab pengingkaran itu (atas izin Alloh) tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Atau bila orang yang mengingkari itu adalah orang tua penguasa tersebut atau orang yang disegani atau yang semisal.

Hal ini berdasarkan kisah berikut: 

 Ketika Marwan bin Hakam rohimahulloh (khalifah kala itu) hendak berdiri di mimbar dan mendahulukan khotbah ‘ied sebelum sholat (yang benar adalah sholat ‘ied terlebih dahulu kemudian khotbah) maka Abu Sa’id Al Khudri rodhiallohu ‘anhu menarik tangan khalifah Marwan agar ia sholat terlebih dahulu, walaupun akhirnya Khalifah Marwan tetap ngotot mendahulukan khotbah sebelum Sholat, dan berkata kepada sahabat Abu Sa’id Al Khudri: “Sesungguhnya apa yang engkau ketahui (sunnah tentang mendahulukan sholat sebelum khotbah) telah ditinggalkan”. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. 

Walau Abu Sa’id Al Khudry mengingkari dengan tangannya, dan di hadapan khalayak ramai, akan tetapi karena kedudukan beliau sebagai sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam di hadapan kaum muslimin kala itu menjadikan sikap beliau ini tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Bila permasalahan ini telah dipahami dengan baik, maka masih ada dua permasalahan besar dalam prinsip Ahlusunnah yang harus kita camkan baik-baik,

Pertama: Kemaksiatan yang sedang kita bahas yaitu demokrasi, dan berhukum dengan selain hukum Alloh ta’ala adalah kemaksiatan yang jelas-jelas haram, dan termasuk dosa besar, akan tetapi yang perlu diingat adalah: perbuatan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi dilakukan oleh banyak orang yang ada di masyarakat, baik itu pemerintah, atau organisasi atau perorangan atau kepala rumah tangga dll. Jadi kewajiban berhukum kepada hukum Alloh adalah kewajiban setiap orang yang memiliki kesempatan/ wewenang untuk mengambil keputusan, baik ia sebagai pelaksana pemerintahan, atau bukan. Begitu juga halnya dengan sistem demokrasi, diterapkan oleh pemerintah juga diterapkan oleh lembaga non pemerintah bahkan diterapkan oleh perorangan, misalnya dalam kehidupan berkeluarga atau yang serupa. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa demokrasi itu haram dan sesat, tidak berarti yang dimaksud hanya sikap dan sistem yang dijalankan oleh pemerintah yang ada,
akan tetapi kemungkaran ini dilakukan oleh banyak orang pemerintah dan selainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita renungkan bersama sebab turunnya ayat 44 Surat Al Maaidah: 

Yaitu ketika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yahudi (yang telah menikah) berzina, dihukumi oleh kaumnya dengan dilumuri wajahnya dengan arang dan kemudian diarak keliling, padahal dalam kitab At Taurat mereka, hukuman zina adalah rajam. Dan ketika hal ini sampai kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bertanya kepada mereka: Dalam kitab At Taurat kalian, apa hukuman orang yang berzin? Mereka menjawab: Kami mempermalukan mereka di hadapan orang umum, kemudian dicambuk, maka sahabat Abdulloh bin Salam berkata kepada mereka: Kalian telah berdusta, sesungguhnya dalam At Taurat ada ayat tentang rajam, maka mereka mendatangkan At Taurat, lalu dibuka, akan tetapi salah seorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat yang memerintahkan rajam, maka Abdulloh bin Salam memerintahkannya untuk mengangkat tangannya, dan terlihatlah ayat tentang rajam, maka Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar kedua orang yahudi tersebut dirajam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dll. 

Dari kisah sebab turunnya ayat tersebut, kita bisa simpulkan bahwa berhukum kepada hukum Alloh bukan hanya kewajiban pemerintah atau khalifah saja, akan tetapi merupakan kewajiban seluruh manusia, sebab orang-orang yahudi tersebut tidaklah memiliki negara, akan tetapi hanya sebuah kabilah, ditambah lagi konteks ayat tersebut umum, tidak ada batasan dengan pemerintah atau yang lainnya, maka barang siapa yang mengatakan bahwa ayat tersebut hanya berkenaan dengan pemerintah atau khalifah, maka ia harus mendatang dalil.

Untuk lebih memperjelas kesimpulan ini mari kita baca ayat 65 surat An Nisa’ :


Maka demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman, hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Dan untuk memperjelas pemahaman ini, mari kita simak kisah berikut yang menggambarkan bagaimana pemahaman sahabat Nabi sekaligus anak paman beliau, yaitu Abdulloh bin Abbas tentang kewajiban berhukum dengan hukum Alloh, beliau bercerita:   

“Tatkala orang-orang haruriyyah (khowarij) telah bermunculan, mereka memisahkan diri dari kaum muslimin dengan berkumpul di daerah mereka, dan jumlah mereka adalah enam ribu orang, maka aku berkata kepada Ali bin Abi Tholib rodhiallohu ‘anhu: “Wahai Amirul Mukminin, aku mohon engkau menunda pelaksanaan sholat zuhur, karena aku hendak mendatangi mereka dan menasehati mereka”. Maka Ali berkata: “Aku takut atas dirimu”. Aku menjawab: “Tidak akan terjadi apa-apa”. Lalu aku berangkat menuju kepada mereka, dan mendatangi mereka pada saat pertengahan hari, sedangkan mereka sedang tidur siang, lalu aku mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun spontan menjawab: “Selamat datang, kami ucapkan untukmu, wahai Ibnu Abbas, apakah yang menjadikanmu datang kemari?”. Aku berkata kepada mereka: “Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dan menantunya, atas merekalah Al Quran diturunkan, sehingga mereka lebih tahu daripada kalian tentang tafsirnya, sedangkan tidak seorang pun di antara kalian yang tergolong dari mereka (sahabat), sungguh aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang sebenarnya mereka katakan/yakini, dan hendaknya kalian pun menyampaikan apa yang kalian katakan/yakini”. Lalu aku berkata kepada mereka: “Apakah yang kalian benci dari sahabat Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam dan anak pamannya?” Mereka menjawab: “Ada tiga hal”. Aku berkata: “Apakah itu?” Mereka menjawab: “Adapun yang pertama: karena ia (Ali bin Abi Tholib) telah menjadikan seorang manusia sebagai hakim (berhakim) dalam urusan Alloh, padahal Alloh telah berfirman:
Artinya:
“Tiadalah hukum/keputusan, kecuali hukum Alloh”, apa urusan manusia dalam hukum Alloh?” .Aku berkata kepada mereka: “Adapun anggapan kalian, bahwa Ali telah berhakim kepada seorang manusia dalam urusan Alloh, maka aku akan membacakan kepada kalian ayat dari Al Quran, yang menyatakan bahwa Alloh telah menyerahkan hukum-Nya kepada manusia dalam urusan yang berharga seperempat dirham, dan Alloh memerintahkan agar mereka memutuskan dalam urusan tersebut, Alloh berfirman :  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan, sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Dan barang siapa yang dengan sengaja membunuhnya, maka hukumannya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang adil diantara kalian“. (QS Al Maaidah: 95),

maka atas nama Alloh ta’ala, apakah keputusan manusia dalam seekor kelinci dan yang serupa dari binatang buruan lebih utama? Ataukah keputusan mereka dalam urusan pertumpahan darah dan perdamaian di antara mereka, sedangkan kalian tahu, bahwa seandainya Alloh menghendaki, niscaya Ia akan memutuskan, dan tidak perlu menyerahkan keputusan (hukuman pembunuh binatang buruan dalam keadaan berihram) kepada manusia?” Mereka menjawab: “Tentang keputusan dalam hal pertumpahan darah dan perdamaian lebih utama.” (Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya) Dan dalam urusan seorang istri dengan suaminya, Alloh Azza wa Jalla berfirman: 

“Dan bila kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki (suami) dan seorang hakim dari keluarga wanita (istri). Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Alloh memberikan taufik kepada keduanya”. (QS An Nisa’: 35)Maka, atas nama Alloh, apakah keputusan manusia dalam urusan perdamaian antara mereka dan mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara mereka lebih utama ataukah, keputusan mereka dalam urusan seorang wanita? Apakah aku sudah berhasil menjawab tuduhan kalian? Mereka menjawab: Ya¦ dst. (riwayat At Thabrani, Al Hakim, Al Baihaqi dll).

 


Jadi dengan singkat, berhukum kepada hukum Alloh adalah sebuah sistem/manhaj yang harus diterapkan oleh setiap muslim ,baik tercakup dalam instansi pemerintah atau tidak. Sehingga penjelasan bahwa demokrasi adalah haram, tidak serta-merta menyerang pemerintah atau membeberkan kesalahan mereka di hadapan masyarakat umum, akan tetapi pemahaman kitaah (karena kita menganggap bahwa berhukum dengan hukum Alloh itu hanya kewajiban pemerintah) yang menjadikannya “seakan-akan- hanya tertuju kepada pemerintah.
Pendek kata, dalam tema ini (penjelasan bahwa demokrasi adalah haram,) kita sedang mengingkari sebuah sistem yang diterapkan oleh masyarakat, baik pemerintah atau lainnya. Dan tidak secara khusus membongkar kesalahan pemerintah, sehingga sikap kita ini sama halnya dengan sikap kita ketika mengatakan atau membahas bahwa khomer adalah haram, judi haram, perzinaan adalah haram.Kedua: yaitu membedakan antara mengingkari dengan menyebutkan pelakunya secara langsung dari mengingkari dengan menyebutkan pelakunya. Bila kita mengingkari dengan tidak menyebutkan pelakunya, maka hal itu bebas dilakukan oleh setiap orang yang berkompeten dalam permasalahan yang dimaksud, misalnya dengan mengatakan bahwa riba adalah haram, perzinaan adalah haram, dan khomer adalah haram, demokrasi adalah haram perjudian adalah haram dst. Sebab kemaksiatan ini pelakunya banyak, bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi banyak elemen masyarakat yang melakukannya. Dan cara pengingkaran ini (insya Alloh) tidak akan menimbulkan mafsadah yang besar, dan diharapkan dengannya terkuranginya perbuatan maksiat di masyarakat.Akan tetapi bila mengingkari dengan menyebutkan pelakunya, misalnya: Ahmad berzina, atau memakan riba, harta haram, atau lainnya, maka pengingkaran ini pada dasarnya adalah haram hukumnya/tidak boleh dilakukan karena ini adalah termasuk perbuatan ghibah, kecuali bila pelaku perbuatan mungkar tersebut tidak bisa dihentikan dari kemungkarannya kecuali dengan cara menyebutkan namanya, misalnya dengan cara melaporkannya ke pihak yang berwenang atau orang yang dapat menghentikan kemungkarannya atau yang dapat menasihatinya. Atau bila tidak disebut namanya ditakutkan akan banyak masyarakat yang terpedaya olehnya atau hanyut oleh kesesatan dan kemaksiatannya.

 

“Dari sahabat Abdulloh bin Umar rodhiallohu ‘anhu: Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengutus suatu pasukan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid untuk menyerang bani Judzaimah, akan tetapi mereka (bani Judzaimah) tidak bisa mengucapkan: Aslamnaa (kami telah masuk Islam), sehingga mereka berkata: Kami telah berganti agama, kami telah berganti agama, maka(melihat yang demikian) Khalid bin Walid tetap membunuh dan menawan mereka. Kemudian ia membagi-bagikan tawanan perang kepada setiap pasukannya. Dan pada suatu hari ia (Khalid) memerintahkan kami untuk membunuh setiap tawanan perang yang ada di tangannya, (melihat hal itu sahabat Ibnu Umar) berkata: Sungguh demi Alloh aku tidak akan membunuh tawanan yang ada padaku, dan juga sahabat-sahabatku tidak boleh ada yang membunuh tawanan yang ada padanya. Setibanya kami di Madinah, kami menyebutkan kejadian ini kepada Nabi shalAllohu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: Ya Alloh, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari tindakan Khalid bin Walid (beliau mengucapkan doa ini du kali).”(Bukhari).

Pada kisah ini Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengingkari perbuatan Khalid bin Walid dengan cara menyebutkan namanya langsung, dan pasti sikap beliau ini tidak akan menimbulkan mafsadah atau kekacauan.Semoga penjelasan saya ini sedikit membuka wawasan kita tentang metode berfikir/manhaj Ahlusunnah tentang Fiqhud Dakwah dan Inkarul Munkar, dan mohon maaf bila terlalu bertele-tele dan ada kata-kata yang kurang berkenang atau kurang bisa dipahami. Wallohu a’lam bisshowabsumber : muslim.or.id


Aksi

Information

5 responses

5 03 2008
insyaflahsalafy

Quote:
“Kewajiban merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudhorotan.“

Tanya:
Apakah semua calon pemimpin dalam sistem demokrasi adalah calon yang buruk semuanya ? ataukah ada sebagian calon yang memiliki kemaslahatan lebih besar dari calon yang lain ?

tidak semua calon buruk, manusia tidaklah ma’shum, yang di masalahkan adalah sistem demokrasi dan pemilu nya yang jelas jelas merupakan kemaksiatan …….Allahu ‘alam

6 03 2008
insyaflahsalafy

quote:
yang di masalahkan adalah sistem demokrasi dan pemilu nya yang jelas jelas merupakan kemaksiatan

tanya:
Kalau sistem demokrasi dan pemilu adalah sistem kemaksiatan, apakah kita tetap harus taat kepada pemimpin yang terpilih dari sistem maksiat itu ?

baca sekali lagi artikel diatas….

29 01 2009
I’ve up date my blog! « merefleksi dunia(ku)

[…] namun ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pemimpin a.k.a pemerintah. Namun, mengharamkan golput adalah hal lain. Ga bisa dibandingin apple to […]

27 06 2009
kurniawantrisaputra

insaflahsalafy adalah kelihatanya adalah orang bertanya untuk mencari celah untuk mendukung kesesatannya. dia tidaklah tanya dalam mencari kebenaran…….padahal kita tidak boleh menanggapi orang seperti ini kecuali membungkamnya….lihat aja blognya…ketik di google siapa insyaflahsalafy.

3 06 2010
Rozi Saptiyan

Saya belum mendapatkan argumen yang tegas tentang demokrasi. tapi thanks buat artikelnya..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: